MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memenangkan sengketa tata usaha negara terkait persoalan lingkungan hidup di PT Futai Sulawesi Utara. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado menolak seluruh gugatan warga dalam perkara Nomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO.
Putusan tersebut dibacakan pada Kamis (12/11/2026) oleh majelis hakim yang diketuai Erick Siswandi Sihombing, S.H., M.H. Dalam perkara ini, Pemprov Sulut berkedudukan sebagai Tergugat I.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak seluruh gugatan para penggugat. Selain itu, biaya perkara sebesar Rp836.000 dibebankan kepada para penggugat.
Menanggapi putusan tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Budi Paskah Yanti Putri, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur dan menghormati keputusan majelis hakim.
Menurut Budi, putusan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati bersama. Ia juga menilai keputusan itu menunjukkan bahwa langkah dan kebijakan Pemprov Sulut telah dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Syukur, Puji Tuhan. Kami menghormati putusan majelis hakim. Ini menjadi bagian dari proses hukum yang telah berjalan dan menunjukkan bahwa langkah pemerintah provinsi didasarkan pada aturan yang berlaku. Meski demikian, kami tetap menghargai hak masyarakat untuk mencari keadilan melalui jalur hukum,” ujar Budi.
Ia menegaskan, Pemprov Sulut tetap berkomitmen menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan hukum dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup.
Lebih lanjut, Budi mengatakan Biro Hukum akan mempelajari salinan putusan secara lengkap guna memahami pertimbangan hukum majelis hakim. Pemprov Sulut juga akan mencermati perkembangan perkara, termasuk kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan dari para pihak.
Meski gugatan telah ditolak, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemprov Sulut menyatakan tetap menghormati seluruh tahapan proses hukum yang berjalan serta berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.
