Gubernur YSK Dorong Reformasi Tata Kelola Pertambangan Rakyat

Liputanmetronews || Gubernur Yulius Jajaki Kerja Sama dengan PT Antam, Perjuangkan Harga dan Kesejahteraan Penambang Sulut Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE terus mendorong upaya peningkatan kesejahteraan penambang rakyat di Sulut. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menjalin komunikasi dan penjajakan kerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Pertemuan antara Gubernur Yulius dan jajaran direksi Antam yang digelar di Jakarta pada Jumat (10/4/2026) diterima langsung oleh Direktur Utama PT Antam, Untung Budiharto membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan skema penyerapan hasil tambang masyarakat. Dalam pertemuan itu, Gubernur Yulius menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui kemitraan dengan BUMN untuk memastikan hasil tambang rakyat mendapatkan harga yang layak dan transparan. “Kita ingin penambang rakyat tidak lagi dirugikan. Hasil tambang mereka harus dihargai sesuai standar, termasuk mengacu pada standar internasional seperti LBMA,” ujar Gubernur. Selain itu, kerja sama dengan Antam juga diarahkan pada dukungan teknis dan edukasi bagi para penambang, agar aktivitas pertambangan dapat dilakukan secara lebih baik, aman, dan berkelanjutan. Pihak Antam, lanjutnya, diharapkan dapat berperan dalam membantu pemerintah daerah, baik dalam aspek pembelian hasil tambang maupun peningkatan kapasitas penambang melalui pendampingan. Saat ini, pembahasan teknis terkait rencana kerja sama tersebut tengah dilakukan oleh tim ahli Antam bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju (MSM), Dating Palembangan, dan Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut Reynaldo Walujan. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menghadirkan tata kelola pertambangan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat, khususnya penambang rakyat. buatkan sebuh artikel berita dai kalimat ini

 

Gubernur Yulius Jajaki Kerja Sama dengan Antam untuk Tingkatkan Kesejahteraan Penambang Sulut

Yulius Selvanus terus mendorong peningkatan kesejahteraan penambang rakyat di Sulawesi Utara melalui langkah strategis berupa penjajakan kerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Upaya tersebut diwujudkan dalam pertemuan yang digelar di Jakarta pada Jumat (10/4/2026), di mana Gubernur Yulius bertemu langsung dengan jajaran direksi Antam, termasuk Direktur Utama Untung Budiharto. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, terutama penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta skema penyerapan hasil tambang masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui kemitraan dengan badan usaha milik negara untuk memastikan hasil tambang rakyat mendapatkan harga yang layak dan transparan. Ia juga menekankan bahwa harga hasil tambang seharusnya mengacu pada standar internasional seperti London Bullion Market Association (LBMA).

“Kita ingin penambang rakyat tidak lagi dirugikan. Hasil tambang mereka harus dihargai sesuai standar,” ujar Yulius.

Selain aspek harga, kerja sama dengan Antam juga diarahkan pada pemberian dukungan teknis dan edukasi bagi para penambang. Hal ini bertujuan agar aktivitas pertambangan dapat dilakukan secara lebih baik, aman, dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap Antam dapat berperan aktif tidak hanya dalam pembelian hasil tambang, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas penambang melalui program pendampingan.

Saat ini, pembahasan teknis terkait rencana kerja sama tersebut masih berlangsung antara tim ahli Antam dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju, Dating Palembangan, serta Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulut, Reynaldo Walujan.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadirkan tata kelola pertambangan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat, khususnya penambang rakyat.

Comments (0)
Add Comment