Hadapi El Nino 2026, Pemprov Sulut Kerahkan Lintas Instansi Cegah Karhutla dan Krisis Air
LIPUTANMETRONEWS || MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan memicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), krisis air bersih, hingga potensi gagal panen. Kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Tanggap Bencana Dampak El Nino Tahun 2026 di Lapangan Mapolda Sulawesi Utara, Selasa (4/8), yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.
Apel melibatkan unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah instansi vertikal sebagai bentuk sinergi menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung dengan intensitas tinggi.
Dalam amanatnya, Gubernur Yulius Selvanus mengatakan berdasarkan data BMKG, Sulawesi Utara telah memasuki fase El Nino dengan intensitas kuat hingga sangat kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan dan meningkatkan potensi bencana di berbagai sektor.
“Kita tidak boleh menunggu bencana datang. Semua pihak harus bergerak lebih cepat dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan,” tegas Gubernur.
Ia mengungkapkan, kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara dan menghanguskan puluhan hektare lahan perkebunan maupun kawasan vegetasi hutan. Menurutnya, apabila tidak ditangani secara cepat, kebakaran berpotensi meluas hingga mengancam permukiman masyarakat.
Selain ancaman Karhutla, Gubernur mengingatkan dampak El Nino juga berpotensi menimbulkan krisis air bersih, kekeringan lahan pertanian, penurunan hasil produksi hingga gagal panen, terganggunya pasokan pangan, serta meningkatnya risiko penyakit akibat terbatasnya ketersediaan air bersih.
Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan lima langkah strategis kepada seluruh jajaran, yakni memperketat pemantauan titik panas (hotspot), menerapkan kebijakan Zero Burning, memastikan kesiapan personel, armada, dan peralatan penanggulangan bencana, menjaga ketersediaan stok pangan serta distribusi air bersih, dan melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pembakaran hutan maupun lahan.
Gubernur juga meminta seluruh personel yang terlibat mengedepankan koordinasi, memperkuat sinergi lintas sektor, serta menghilangkan ego sektoral dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.
“Ujian iklim ini berat, namun ketangguhan gotong royong kita jauh lebih kuat,” ujar Yulius Selvanus.
Melalui kesiapsiagaan lintas instansi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap dampak El Nino dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga keselamatan masyarakat, ketahanan pangan, serta stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga sepanjang musim kemarau.
