LIPUTANMETRONEWS || MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bantuan tersebut disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut sebagai bentuk kepedulian Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, terhadap masyarakat yang terdampak bencana, khususnya di wilayah kepulauan terluar.
Kepala BPBD Sulut Adolf Tamengkel memimpin langsung proses penyaluran bantuan yang difokuskan ke tiga pulau terluar yang dilaporkan mengalami dampak cukup signifikan, yakni Pulau Marore, Pulau Matatuang, dan Pulau Kawio. Ketiga wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan mengingat letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan serta mengalami keterbatasan akses distribusi bantuan.
Sejumlah kebutuhan pokok disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Bantuan yang dikirim terdiri dari 3 ton beras, 181 dus mi instan, 37 dus ikan kaleng, 70 baki telur atau sekitar 2.100 butir, 150 lembar tikar, serta 10 lembar terpal.
Untuk memastikan bantuan dapat segera tiba di lokasi terdampak, Pemerintah Provinsi Sulut menggunakan jalur laut dengan memberangkatkan logistik melalui KRI Selar dari Pelabuhan Manado. Armada TNI Angkatan Laut tersebut dipilih karena mampu mengangkut logistik dalam jumlah besar sekaligus menjangkau wilayah kepulauan yang sulit diakses menggunakan sarana transportasi biasa.
Kepala BPBD Sulut Adolf Tamengkel menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses distribusi hingga bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Kami memastikan seluruh bantuan dapat tersalurkan dengan baik kepada warga terdampak. Distribusi dilakukan berdasarkan hasil pendataan terbaru serta berkoordinasi dengan aparat setempat agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menekankan pentingnya perhatian khusus bagi masyarakat yang berada di wilayah terluar saat terjadi bencana.
“Warga di daerah terluar harus menjadi prioritas. Negara harus hadir hingga ke pulau-pulau kecil,” tegas Gubernur melalui BPBD Sulut.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun BPBD, sedikitnya 31 unit infrastruktur di wilayah Kepulauan Sangihe dan Talaud mengalami kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Sebagian besar kerusakan terjadi pada rumah warga, sementara pendataan terhadap dampak lainnya masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memantau perkembangan situasi di daerah terdampak serta menyiapkan langkah lanjutan apabila diperlukan tambahan bantuan logistik maupun dukungan penanganan darurat lainnya. BPBD Sulut juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan TNI Angkatan Laut guna memastikan proses pengiriman bantuan berjalan lancar dan tepat waktu.
Pemerintah mengimbau masyarakat di wilayah terdampak agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan petugas dan pemerintah setempat demi menjaga keselamatan bersama.