Sulawesi Utara — Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang digelar pada Rabu, 25 Maret 2026. Penyampaian tersebut menjadi bagian penting dari mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus refleksi atas capaian pembangunan selama satu tahun anggaran berjalan.
Dalam pidatonya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan periode transisi strategis dalam membangun fondasi peradaban Sulawesi Utara ke depan. Ia menyebutkan bahwa arah pembangunan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni kemajuan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Momentum ini juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi menyeluruh terhadap implementasi target yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), guna memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Dari sisi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah mencatatkan capaian yang cukup solid. Target pendapatan daerah sebesar Rp3,78 triliun berhasil direalisasikan sebesar 96,38 persen atau senilai Rp3,65 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 91,36 persen dari total alokasi Rp3,63 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi pada pos belanja non-prioritas.
Capaian di sektor infrastruktur menjadi salah satu sorotan utama dalam laporan tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil menghadirkan layanan listrik selama 24 jam penuh di enam pulau, sebagai wujud pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi masyarakat kepulauan. Di sektor pendidikan, langkah progresif ditunjukkan melalui pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan, serta revitalisasi 50 sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah.
Selain itu, penguatan konektivitas wilayah juga terus didorong hingga ke tingkat internasional. Pembukaan rute penerbangan baru yang menghubungkan Manado dengan Seoul dan Taipei dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai pusat logistik sekaligus destinasi pariwisata global. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan arus investasi, perdagangan, dan kunjungan wisatawan mancanegara.
Di sektor ketahanan pangan, pemerintah turut melakukan intervensi melalui optimalisasi lahan padi seluas 2.000 hektare. Program ini diperkuat dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di 190 titik, sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi fiskal maupun kondisi global, Gubernur Yulius menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip satu komando dan semangat kerja yang tinggi. Ia menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme seluruh jajaran birokrasi dalam mewujudkan target pembangunan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, DPRD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan menuju Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, jajaran Forkopimda, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
