Jakarta, 4 Oktober 2025 — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr. Opsla, di Jakarta, Selasa (4/10/2025).
Pertemuan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulut dan Bakamla RI, khususnya dalam bidang pengawasan dan keamanan wilayah perairan di kawasan utara Indonesia.
Bahas Kerja Sama Pengawasan dan Penegakan Hukum Laut
Dalam kesempatan itu, Gubernur Yulius Selvanus Komaling menekankan pentingnya pengawasan maritim di wilayah perbatasan laut Sulut yang berbatasan langsung dengan Filipina. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya penyelundupan barang dan aktivitas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yang kerap terjadi di sejumlah wilayah perairan Sulawesi Utara.
“Kita harus memperkuat pengawasan laut. Laut bukan hanya batas wilayah, tetapi juga sumber kehidupan dan ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, perlu sinergi bersama agar laut kita aman dan produktif,” ujar Gubernur Komaling.
Gubernur juga mengusulkan pelaksanaan patroli rutin terpadu antara Bakamla, TNI AL, Polairud, dan instansi maritim lainnya. Selain itu, ia mendorong adanya program edukasi bagi nelayan lokal mengenai keselamatan pelayaran dan kesadaran hukum laut.
Bakamla RI Siap Perkuat Kehadiran di Wilayah Sulut
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Gubernur Sulut terhadap penguatan keamanan laut. Ia menegaskan bahwa Bakamla siap memperluas peran dan kehadirannya di perairan Sulut, mengingat posisi strategis provinsi ini dalam jalur pelayaran nasional dan internasional.
“Sulawesi Utara adalah wilayah strategis di jalur maritim Indonesia. Bakamla siap memperkuat pengawasan melalui patroli laut, koordinasi lintas lembaga, serta pemanfaatan teknologi maritim untuk deteksi dini aktivitas mencurigakan,” kata Laksdya Irvansyah.
Ia menambahkan, kerja sama dengan Pemprov Sulut akan menjadi contoh sinergi pusat dan daerah dalam menjaga keamanan serta kedaulatan maritim Indonesia bagian utara.
Rencana Aksi Bersama: Pembangunan Pos dan Pelatihan Maritim
Pertemuan ini menghasilkan beberapa rencana strategis yang akan segera ditindaklanjuti, antara lain:
-
Pembangunan pos pengawasan maritim di titik-titik strategis, seperti perbatasan dengan Filipina serta wilayah Kepulauan Talaud, Sangihe, dan Bitung.
-
Fokus pemberantasan kejahatan lintas batas, termasuk penyelundupan, perdagangan manusia, dan peredaran narkotika.
-
Pelatihan bersama bagi nelayan dan aparat daerah untuk meningkatkan pemahaman tentang keselamatan, hukum laut, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
Langkah Strategis Membangun Laut Aman dan Berkelanjutan
Pertemuan ini menjadi tonggak awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi maritim nasional. Gubernur Yulius menegaskan bahwa keamanan laut adalah fondasi bagi pembangunan ekonomi kelautan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kami berkomitmen menjadikan laut Sulawesi Utara aman, produktif, dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang keamanan, tetapi juga masa depan ekonomi biru daerah kita,” tegas Gubernur.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan Sulawesi Utara semakin siap menghadapi tantangan keamanan laut sekaligus mengoptimalkan potensi besar sektor perikanan dan pariwisata bahari yang dimilikinya.